admin
Jakarta (9/2). Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap tanggal 9 Februari, yang juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan pentingnya peran media massa dalam membangun Indonesia.
KH Chriswanto menuturkan bahwa media memiliki andil besar dalam menyebarkan informasi, baik mengenai kebijakan publik maupun peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat.
“Sejak era perjuangan hingga pascareformasi, tanpa keberadaan media, masyarakat akan kesulitan mengakses informasi yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Chriswanto, Minggu (9/2/2025).
Dalam peringatan Hari Pers, DPP LDII menyatakan dukungannya terhadap kebebasan pers.
Menurut Ketum DPP LDII, kebebasan pers memungkinkan media berperan aktif dalam mengoreksi kebijakan pemerintah serta menyuarakan pendapat publik mengenai suatu kebijakan.
Hal ini sejalan dengan tema Hari Pers Nasional 2025, yaitu “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.”
“Tema ini sangat relevan dengan program pemerintah dalam memajukan sektor pangan nasional. Kemandirian dan kedaulatan pangan merupakan isu global yang harus diantisipasi oleh pemerintah,” jelasnya.
Pria kelahiran Kediri itu menambahkan bahwa LDII telah memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu dari “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”.
Komitmen ini bertujuan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
LDII meyakini bahwa partisipasi aktif media dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan di sektor pangan.
“Dengan pemberitaan media yang mengangkat berbagai isu pangan, pemerintah dapat lebih tepat dalam mengambil langkah kebijakan,” lanjutnya.
DPP LDII juga berharap pers dapat terus berpihak pada prinsip clean government serta keberpihakan kepada rakyat kecil.
Media diharapkan dapat memperjuangkan transparansi publik dalam berbagai isu pangan, seperti kelangkaan pupuk yang menyebabkan lonjakan harga, kekurangan bibit tanaman pangan, serta perlunya inovasi terbaru dalam sektor pertanian guna meningkatkan produksi pangan.
“Kami berharap pers dapat menggali informasi lebih dalam terkait kebijakan impor dan ekspor pangan, serta praktik kartel yang merugikan petani dan peternak UMKM. Dengan pemberitaan yang objektif, pemerintah dapat segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” tambahnya.
Dengan terwujudnya kemandirian pangan, masyarakat, terutama petani, peternak, nelayan, dan petambak, diharapkan dapat menikmati kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup. Program pemerintah di bidang pangan pun diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
“Kebebasan pers, dengan peran vitalnya dalam mengawasi dan menyampaikan informasi secara transparan, menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP LDII, Rulli Kuswahyudi, menyampaikan bahwa pers memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan edukasi, informasi, hiburan, dan kontrol sosial.
“Pers harus terus meningkatkan perannya dalam memberitakan berbagai pencapaian pembangunan, sekaligus memberikan dukungan dan masukan yang konstruktif. Namun, pers juga harus tetap kritis agar pemerintah dapat terus memperbaiki kebijakan dan meningkatkan keberhasilannya,” ungkap Rulli.
Baginya, pers sangat membantu dalam pembentukan masyarakat madani sehingga organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti LDII dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung pemerintah.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan sebagai saluran kebebasan berpendapat dan berbicara, namun tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan keutuhan bangsa.
“Pers harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, termasuk prinsip cover both sides, verifikasi informasi, serta tidak membuat berita yang mengandung prasangka sehingga mengarah pada pengadilan oleh media massa,” imbuhnya.
Rulli juga menekankan bahwa pers harus mendapatkan akses yang luas terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengabaian terhadap hak pers dalam menjalankan tugasnya dapat menghambat jalannya demokrasi.
“Sebagai pilar demokrasi, pers idealnya menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pers juga berhak memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Memasuki abad ke-21, dampak perubahan iklim serta berkurangnya lahan pertanian semakin menjadi tantangan global, termasuk bagi Indonesia.
Akibatnya, pangan menjadi salah satu faktor strategis dalam diplomasi internasional. Tanpa ketahanan dan surplus pangan, daya tawar Indonesia di kancah global akan melemah.
Menurut Rulli, tema Hari Pers Nasional 2025 sangat relevan dengan program kerja pemerintah yang saat ini tengah mengembangkan proyek food estate guna mencapai kemandirian pangan.
Program ini membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk pers.
“Pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dengan memberikan masukan serta melaporkan berbagai kendala yang menghambat program kemandirian pangan. Harapannya, dengan adanya pemberitaan yang akurat, pemerintah dapat segera mengatasi hambatan yang muncul, sehingga program pembangunan nasional dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.
