Jakarta (9/3). Pemerintah mengetatkan anggaran belanja negara dengan melakukan efisiensi di berbagai kementerian. Meskipun efisiensi tersebut diupayakan agar tidak mengganggu layanan publik, kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu tetap harus diantisipasi dengan gaya hidup hemat dan efisien.
“Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia adalah terjadinya PHK besar-besaran di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 hingga kuartal pertama 2025, puluhan ribu karyawan telah mengalami PHK di Pulau Jawa,” papar KH Chriswanto.
Pemerintah juga berupaya membuka lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendirikan dapur-dapur umum, yang diharapkan dapat menyerap sekitar 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program tersebut belum berjalan maksimal karena terkendala anggaran dan operasional.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana—efisien namun tetap bekerja keras. Ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yakni tidak berlebihan atau hidup prihatin, tetapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh,” tuturnya.
Terkait gelombang PHK menjelang Ramadan dan Idulfitri, KH Chriswanto mengingatkan masyarakat agar menerima cobaan ini dengan tawakal. Ia juga mengimbau agar situasi ini disikapi dengan mencari alternatif pekerjaan, bukan dengan emosional. Sebab, krisis yang disikapi secara emosional justru berpotensi memicu krisis sosial.
Untuk itu, ia mengajak umat Islam meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu bisa membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat PHK atau kebangkrutan usaha. “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.
Selain itu, ia juga mengajak para kepala daerah yang baru saja memenangkan Pilkada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas pada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat. “Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.
Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto, dapat diupayakan melalui kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).
Menurutnya, dalam kondisi krisis, komunikasi menjadi hal yang utama agar masyarakat dapat mengakses informasi dan memahami kondisi keuangan daerah, sehingga tidak timbul ketidakpercayaan dan keresahan.
“Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara, dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Namun, dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik, kepala daerah masih dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif,” tuturnya.
KH Chriswanto juga mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Pemborosan yang terjadi menuntut adanya perubahan budaya birokrasi agar lebih bertanggung jawab.
