Jakarta — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan 15 lembaga, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), di Kantor Kemendes, Jakarta, Rabu (23/7).
Penandatanganan ini bertujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari desa.
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi percepatan transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.
“Desa harus jadi pusat perhatian. Kita membangun Indonesia itu dimulai dari desa. Karena itu, semua pihak harus jadi super tim, bergerak bersama,” ujar Yandri dalam sambutannya.
Menurutnya, Kemendes telah menyiapkan 12 program aksi bertajuk Bangun Desa, Bangun Indonesia, yang menjadi panduan semua mitra dalam implementasi kerja sama.
Saat ini, lebih dari 10.000 desa masih tergolong tertinggal dan 20.000 desa belum memiliki akses sinyal komunikasi.
“Ini bukan hanya angka, tapi peluang amal dan pengabdian. MoU ini harus dikawal agar tidak hanya berhenti di tanda tangan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemendes telah meneken 48 MoU, dan akan memperluas jangkauan kerja sama hingga 80 mitra.
Langkah ini, sambung Yandri, merupakan bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam 2-3 tahun ke depan, pihaknya menargetkan tidak ada lagi desa tertinggal di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyambut baik MoU tersebut sebagai bentuk sinergi konkret antara ormas dan pemerintah.
“Kerja sama LDII dan Kemendes bukan sekadar wacana. Kami sudah turun langsung ke lapangan, seperti panen bibit sorgum di Blora, dan kini tengah mengembangkan penanaman berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Chriswanto, sorgum menjadi bagian dari program ketahanan pangan karena manfaatnya yang luas, termasuk sebagai pakan ternak.
Kabupaten Blora dipilih karena memiliki populasi ternak sapi terbesar di Jawa Tengah.
Selain bidang pertanian, LDII juga aktif di sektor pendidikan, kesehatan, dakwah, digitalisasi, dan ekonomi syariah.
LDII mendirikan majelis taklim, sekolah, dan pesantren di berbagai desa sebagai bagian dari penguatan karakter generasi muda.
“Kami membangun dari bawah, dari desa, agar terjadi pemerataan ekonomi. Kalau ekonomi merata, kemiskinan bisa dientaskan,” ujar KH Chriswanto.
Ia menekankan bahwa mayoritas warga LDII tinggal di desa, sehingga pembangunan desa adalah kepentingan strategis.




Kolaborasi lintas institusi, lanjutnya, akan memperkuat misi bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing.








