admin
Jakarta (7/3). Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menerima kunjungan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (7/3). Rombongan BP Haji dipimpin oleh Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), didampingi Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta sejumlah jajaran lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, KH Chriswanto Santoso menegaskan dukungannya terhadap wacana penyelenggaraan haji yang dikelola secara terpadu di bawah kementerian khusus. Menurutnya, sistem ini akan memudahkan pengawasan serta meningkatkan transparansi tata kelola.
“Intinya adalah bagaimana memastikan pelayanan yang optimal bagi jamaah. Presiden juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan haji. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan perlu berada dalam satu koordinasi,” ujar Chriswanto.
Ia menambahkan bahwa sistem terpadu ini bukan berarti memberikan keistimewaan bagi umat Islam, melainkan kebutuhan yang sesuai dengan realitas Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan adanya lembaga khusus, pengelolaan haji dan umrah dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
“Bukan soal mengistimewakan umat Islam, tetapi lebih kepada bagaimana amanah ini dikelola dengan baik. Saya yakin di bawah kepemimpinan Gus Irfan dan Bang Dahnil, tata kelola haji bisa menjadi lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Ketua Umum LDII juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana haji yang terpusat agar manfaatnya lebih optimal bagi jamaah. Menurutnya, dengan pengelolaan yang transparan, biaya yang harus dikeluarkan calon jamaah bisa lebih ringan. Isu ini juga telah dibahas dalam forum DPR RI saat pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji pada Kamis (6/3).
“Ada lima aspek utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana haji, yakni kelembagaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, efisiensi, investasi yang menguntungkan, serta tata kelola yang baik. Jika kelima aspek ini diterapkan secara optimal, transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan haji dapat terwujud,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BP Haji, Gus Irfan, menjelaskan bahwa kunjungannya ke DPP LDII bertepatan dengan bulan Ramadan, dengan tujuan mempererat silaturahim sekaligus menyerap masukan demi peningkatan kualitas layanan haji.
“Kami ingin mendengar saran dan masukan, khususnya dalam rangka menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pelayanan bagi calon jamaah haji,” kata Irfan.
BP Haji menargetkan peningkatan kuota serta perbaikan layanan haji. Mengenai kuota, Gus Irfan menjelaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah Arab Saudi. Namun, pihaknya akan terus berupaya melakukan pendekatan agar antrean keberangkatan jamaah bisa dikurangi.
“Saat ini, jumlah daftar tunggu jamaah haji mencapai 5,4 juta orang. Setiap tahun, sekitar 240.000 jamaah diberangkatkan, sementara pendaftar baru mencapai 300.000 orang. Jika tidak ada kebijakan baru, daftar tunggu ini akan terus bertambah,” ungkapnya.
Dalam aspek pelayanan, BP Haji mengedepankan tiga prinsip utama: keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Irfan menekankan bahwa biaya haji harus sepadan dengan layanan yang diterima jamaah. Selain itu, keamanan jamaah, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan, menjadi perhatian utama.
“Kenyamanan juga menjadi prioritas kami. Kami ingin memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang dan khusyuk selama berada di Tanah Suci,” tambahnya.
Irfan berharap, kunjungan ini dapat semakin memperkuat kerja sama antara BP Haji dan LDII serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Penyerahan plakat kenang-kenangan dari Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso kepada Kepala BP Haji RI Mochamad Irfan Yusuf yang sebelumnya membahas optimalisasi sistem penyelenggaraan haji dalam pertemuan di Kantor DPP LDII.
