admin
Jakarta (15/7/2025) — Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) bersama belasan organisasi masyarakat (ormas) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) untuk memperkuat ketahanan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika global.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
Gubernur Lemhannas RI, TB. Ace Hasan Syadzily, menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga negara dan ormas dalam menghadapi tantangan ideologi di era post-truth.
Ia mengajak LDII dan berbagai elemen masyarakat memperkuat konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Lemhannas siap membuka kesempatan bagi pimpinan ormas, termasuk LDII, untuk mengikuti program pendidikan strategis selama memenuhi persyaratan. Lemhannas juga mendorong pendekatan adaptif menghadapi tantangan kecerdasan buatan, perubahan iklim, dan disinformasi digital,” ujarnya.
Ace juga menekankan pentingnya keterbukaan Lemhannas terhadap masukan dari berbagai kalangan, termasuk LDII, dalam merumuskan kebijakan strategis nasional.
“Lemhannas berperan sebagai lembaga perumus kebijakan strategis yang direkomendasikan kepada pemerintah,” jelasnya.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyatakan kerja sama ini menjadi bentuk kontribusi LDII dalam menjaga keutuhan NKRI, khususnya menghadapi ancaman perang proksi digital.
“Perang proksi di dunia digital sangat berbahaya, apalagi Indonesia bukan penguasa teknologi tersebut,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya kesamaan persepsi tentang kebangsaan, terutama menghadapi persaingan global di bidang teknologi antara negara-negara besar.
“Lemhannas harus menjadi pelopor dalam menyamakan pola pikir kebangsaan atau taswiah al manhaj, agar langkah kita seragam,” tegasnya.
LDII, lanjut Chriswanto, siap berperan aktif menyebarkan nilai-nilai kebangsaan ke seluruh lapisan masyarakat melalui jaringan organisasinya yang tersebar di Indonesia.
Ia juga membuka peluang kerja sama pengembangan Sekolah Virtual Kebangsaan bersama Lemhannas dengan model pembelajaran yang disesuaikan.
“Angkatan kedua Sekolah Virtual Kebangsaan LDII akan digelar 23 Agustus di Gedung Nusantara DPR RI, melibatkan DPR, Lemhannas, Bappenas, TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung,” terangnya.
Sebanyak 11 organisasi turut menandatangani MoU, antara lain Kosgoro 1957, ICMI, IJTI, Adkasi, dan Ikatan Guru Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat karakter kebangsaan dan ketahanan nasional di era disrupsi digital.
“Penandatanganan ini adalah awal yang luar biasa. Namun, yang paling penting adalah langkah nyata di lapangan. LDII siap mendukung implementasi kerja sama ini secara berkelanjutan,” tutup KH Chriswanto.***
