Jakarta (25/11). Kemajuan teknologi ponsel mempermudah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila, langsung menyentuh masyarakat Indonesia tanpa adanya penyaring atau kontrol yang memadai. Kondisi ini dianggap membahayakan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyampaikan, “Bahaya radikalisme agama hingga individualisme bebas yang mengabaikan nilai moral bangsa kini dapat menjangkau setiap individu melalui ponsel yang semakin canggih.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) yang digelar DPP LDII pada Sabtu (23/11). Singgih mengingatkan bahwa era media sosial memberikan akses mudah bagi pengaruh budaya Barat dan ideologi radikal untuk menjangkau khalayak luas.

“Radikalisme agama, hedonisme, hingga konsumerisme kini dipromosikan secara masif melalui media sosial. Keluarga kita pun dapat menjadi target pengaruh buruk ini,” tegas Singgih kepada lebih dari 1.500 peserta SVK yang terdiri dari DPW dan DPD LDII dari 37 provinsi.

Singgih juga mengapresiasi kerja sama antara DPP LDII dan MPR dalam menyelenggarakan SVK, yang menjadi sarana edukasi mengenai nilai kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dan DPP LDII Soroti Tantangan Kebangsaan di Era Media Sosial

Senada dengan Singgih, Ketua DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyoroti tantangan besar nasionalisme Indonesia akibat globalisasi dan ekspansi neoliberalisme.

“Negara yang kuat diperlukan untuk melindungi rakyatnya. Tanpa itu, kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara terus tergerus,” ujarnya.

Menurut KH Chriswanto, merosotnya moralitas bangsa turut dipengaruhi oleh pengabaian nilai Pancasila. Oleh karena itu, LDII terus berupaya memperkuat nilai kebangsaan melalui berbagai inisiatif, termasuk SVK.

Sementara itu, akademisi Yudi Latif menegaskan bahwa Pancasila adalah filsafat hidup yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Nilai-nilai seperti gotong-royong dan musyawarah harus menjadi inti kehidupan berbangsa,” ungkapnya.

Yudi juga menekankan pentingnya peran komunitas, seperti komunitas adat, budaya, pendidikan, dan agama, dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Ia memuji LDII yang konsisten menjadi jangkar nilai kebangsaan.

“Kerja sama antara negara, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menjaga dan memperkuat Pancasila,” pungkas Yudi.