admin
ldiikabbandung.or.id — DPD LDII Kabupaten Bandung menggelar konsolidasi terkait penataan legalitas bidang tanah yang digunakan untuk sarana dan prasarana ibadah.
Kegiatan tersebut membahas proses pengalihan kepemilikan tanah melalui hibah kepada yayasan sebagai salah satu upaya memperjelas status hukum aset.
Konsolidasi berlangsung di Kantor DPD LDII Kabupaten Bandung, Sabtu, 12 September 2026.
Kegiatan diikuti Dewan Penasihat DPD LDII Kabupaten Bandung H. Janta Lukman Amin, Wakil Ketua DPD Drs. H. Dede Sudrajat dan Drs. H. Andi Mulya, serta pengurus bidang hukum dan HAM Budhi Trikorana, S.H. dan Desi Dwiyana Rizkinaeni, S.H., M.Kn.
Hadir pula perwakilan pengurus LDII tingkat kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bandung serta pengurus harian yayasan yang berkaitan dengan proses penataan aset tanah.
Pembahasan diarahkan pada pemahaman mengenai proses pengalihan bidang tanah sarana ibadah melalui hibah kepada yayasan, termasuk aspek administrasi dan ketentuan hukum pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, H. Janta Lukman Amin menyampaikan pentingnya penataan status kepemilikan tanah sarana dan prasarana ibadah.
“Kejelasan status hukum tanah diperlukan untuk mengurangi potensi persoalan mengenai kepemilikan aset pada masa mendatang,” tegasnya.
Pembahasan juga dilengkapi pengalaman praktis mengenai proses pengalihan sejumlah bidang tanah kepada yayasan. Drs. H. Andi Mulya menyampaikan pengalaman pengurusan tujuh Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Yayasan Bina Umat Awwabin Rancaekek.
Proses tersebut berlangsung sejak Maret 2023 hingga Maret 2026. Pengalaman itu disampaikan sebagai bahan pembelajaran bagi pengurus yang tengah menghadapi proses serupa.
Dari sisi hukum pertanahan, Desi Dwiyana Rizkinaeni yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung memberikan penjelasan mengenai ketentuan kepemilikan tanah dengan status Hak Milik serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengalihannya.
Sementara itu, Budhi Trikorana menyampaikan apresiasi atas terlaksananya konsolidasi tersebut.
“Kami dari bidang hukum dan HAM DPD LDII Kabupaten Bandung, akan terus memberikan pendampingan sesuai kapasitasnya dalam proses penataan dan pengalihan bidang tanah,” ucap Budhi.
Dalam pembahasan terungkap terdapat belasan bidang tanah yang digunakan untuk sarana dan prasarana ibadah di wilayah selatan Kabupaten Bandung yang masih memiliki beragam persoalan terkait status dan proses legalitasnya.
Konsolidasi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pengurus dan yayasan mengenai tahapan yang perlu ditempuh dalam penataan legalitas tanah.
Penataan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan DPD LDII Kabupaten Bandung terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperjelas status hukum tanah sarana prasarana ibadah melalui mekanisme hibah kepada yayasan.***
Kontributor: AM
