admin
ldiikabbandung.or.id — DPP LDII memperkuat kompetensi para perukyat melalui webinar bertajuk “Hisab dan Rukyat dalam Perspektif Ormas Islam serta Perkembangan Astronomi Modern” di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya DPP LDII meningkatkan pemahaman astronomi para perukyat sekaligus memperkuat kontribusi dalam pelaksanaan rukyatul hilal dan penetapan awal bulan Hijriah.
Webinar menghadirkan pakar astronomi dan astrofisika Thomas Djamaluddin.
Dalam paparannya, Thomas menekankan pentingnya kompetensi perukyat agar pengamatan hilal tidak hanya mengandalkan kemampuan melihat, tetapi juga didukung pemahaman astronomi.
“Webinar dan juga seminar terkait hisab-rukyat ini tentu akan memperkuat LDII terkait dengan kompetensi hisab dan rukyat. Karena di LDII juga sudah dibina para perukyat di berbagai daerah,” ujar Thomas.
Menurut Thomas, pemahaman tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan rukyat, antara lain kriteria, posisi hilal, potensi gangguan dalam pengamatan, hingga hubungan hasil rukyat dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah.
Ia juga mendorong agar hasil pengamatan hilal yang dilakukan para perukyat LDII dapat terhubung dengan jejaring rukyat nasional.
Dengan demikian, hasil pengamatan tidak hanya menjadi dokumentasi internal organisasi, tetapi dapat dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan sidang isbat.
“Jadi hasil rukyat yang dilakukan LDII kan bukan hanya disimpan di kalangan LDII saja, melainkan dilaporkan juga pada pelaksanaan sidang isbat,” ujarnya.
Thomas turut menjelaskan dinamika perbedaan metode hisab dan rukyat di antara organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan berbagai ormas Islam merupakan salah satu karakteristik Indonesia yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun kalender Islam yang mapan.
Ia mengatakan, upaya penyamaan kriteria terus dilakukan karena perbedaan kriteria dapat menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah.
Thomas juga menjelaskan perkembangan pendekatan sejak 2025, termasuk pendekatan yang menggunakan hisab dan rukyat lokal serta pendekatan berbasis hisab global.
Menurut Thomas, diperlukan dialog berkelanjutan untuk mencari titik temu di antara berbagai pendekatan tersebut. Dalam membangun kalender Islam yang mapan, ia menyebut tiga unsur yang perlu disepakati, yakni otoritas, kriteria, dan wilayah.
“Kalau kita menginginkan kalender Islam menjadi kalender yang mapan seperti halnya kalender Masehi, kita harus memenuhi tiga syarat: harus ada kesepakatan otoritas, harus ada kesepakatan kriteria, harus ada kesepakatan wilayah,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Departemen PKD Budi Luhur mengatakan webinar tersebut merupakan bagian dari langkah DPP LDII memperkuat kemampuan para perukyat.
Menurutnya, LDII telah membina perukyat di sejumlah daerah dan akan memperkuat koordinasi melalui kelompok kerja (Pokja) Hisab dan Rukyat.
“Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kompetensi para perukyat. Diharapkan para perukyat LDII sudah bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam penetapan hilal,” ujar Budi Luhur.
Budi Luhur menjelaskan, tema webinar dipilih karena organisasi kemasyarakatan Islam memiliki ruang untuk memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam persoalan penetapan awal bulan Hijriah.
Ia berharap perbedaan metode yang berkembang di kalangan ormas Islam dapat dipahami dalam kerangka mencari titik temu.
“Ormas Islam memiliki peran agar perbedaan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami bersama. Sehingga perbedaan tidak semakin lebar, tapi justru persamaannya yang kita cari,” tuturnya.
Budi Luhur menambahkan, hasil webinar diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman para perukyat. Pengetahuan mengenai hisab, rukyat, dan perkembangan astronomi juga diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat agar perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dapat dipahami secara lebih baik.
Webinar tersebut menjadi bagian dari upaya DPP LDII memperkuat sumber daya manusia di bidang hisab dan rukyat sekaligus membuka ruang dialog mengenai perkembangan astronomi modern dan dinamika penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.***
