admin
Jakarta (30/6/2025) — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-79 dengan tema “Polri untuk Masyarakat”. Peringatan ini menjadi momen refleksi atas perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan apresiasi terhadap peran penting Polri sebagai garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Polri hadir untuk memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat. Kami melihat komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” ungkap KH Chriswanto.
Ia juga menegaskan bahwa reformasi kelembagaan yang dijalankan Polri terlihat nyata, mulai dari pemberantasan premanisme, judi, dan narkoba, hingga perbaikan pelayanan publik serta penanganan kasus hukum dengan cepat dan tanggap.
“Upaya keras kepolisian ini harus kita apresiasi dan syukuri. Namun, kepercayaan harus terus dibangun secara timbal balik antara masyarakat dan kepolisian,” ujarnya.
Menurut KH Chriswanto, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek hukum agar merasa memiliki dan berani berperan aktif dalam menjaga keamanan.
“Bila masyarakat dijadikan objek hukum, akan muncul rasa takut dan jarak yang justru memperlemah sinergi. Masyarakat perlu merasa nyaman saat berinteraksi dengan polisi,” tambahnya.
DPP LDII juga mendukung berbagai program penyuluhan hukum yang dilakukan Polri di lingkungan pesantren LDII.
Di Ponpes Wali Barokah, Polda Jawa Timur rutin memberikan edukasi tentang antiradikalisme dan bahaya narkoba.
Sementara di Ponpes Al Ubaidah, para calon juru dakwah LDII dibekali materi hukum terkait kenakalan remaja, media sosial, dan pencegahan perundungan.
“Kolaborasi ini penting untuk menciptakan Kamtibmas yang kuat. Kamtibmas adalah modal sosial bagi keberhasilan pembangunan nasional,” jelas KH Chriswanto.
Senada, Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, menyoroti tantangan Polri di era digital.
Ia menilai, keamanan kini tidak hanya terbatas di ruang fisik, tetapi juga merambah ruang digital yang rentan terhadap hoaks, ujaran kebencian, radikalisme daring, hingga kejahatan siber.
“Polri dituntut semakin adaptif, akomodatif, dan responsif terhadap dinamika digital. Namun, pendekatan harus tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,” kata Dody.
Menurutnya, Polri harus hadir bukan sekadar sebagai penindak, tetapi juga sebagai pendidik masyarakat. “Edukasi literasi digital, kampanye internet sehat, dan kolaborasi dengan platform digital perlu diperkuat,” tambahnya.
Dody juga mengapresiasi berbagai langkah humanis Polri di masyarakat, seperti patroli lingkungan, penyuluhan hukum di sekolah dan pesantren, serta kehadiran langsung dalam kegiatan sosial.
Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-79 ini, DPP LDII berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, modern, transparan, dan dicintai rakyat.
“Kami yakin pendekatan terbuka, penuh empati, dan inovatif adalah kunci agar Polri tetap dipercaya dalam menjaga stabilitas bangsa, baik di dunia nyata maupun digital,” tutup Dody.***
