LDII Dorong Lima Poin Kunci dalam Revisi UU Pengelolaan Dana Haji
Jakarta (6/3) – Komisi VIII DPR RI tengah membahas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) di Gedung DPR RI, sejumlah organisasi Islam, termasuk LDII, turut menyampaikan pandangan mereka terkait revisi aturan ini.
Sekretaris Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, mengajukan lima aspek penting yang perlu diperkuat dalam pengelolaan dana haji.
“Aspek utama yang perlu diperhatikan mencakup kepatuhan syariah, penguatan kelembagaan, efisiensi dan efektivitas, optimalisasi investasi, serta tata kelola yang lebih baik,” ungkapnya.
Dody menekankan urgensi peningkatan mekanisme pengawasan syariah agar investasi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam.
Ia menyoroti perlunya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang lebih kuat dan transparan, termasuk audit kepatuhan syariah oleh lembaga independen.
Selain itu, ia mengusulkan agar struktur kelembagaan yang mengelola dana haji diperjelas untuk menghindari konflik kepentingan.
“Keberadaan pengawasan internal yang lebih independen dapat meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola,” tambahnya.
Dalam hal efisiensi, Dody mendorong pemanfaatan dana yang lebih optimal guna meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji.
Sementara itu, pada aspek investasi, ia menilai perlunya diversifikasi agar dana haji tidak hanya bergantung pada satu sektor tertentu.
“Investasi dalam bentuk emas, misalnya, memiliki potensi keuntungan yang stabil dan lebih mudah diawasi,” ujarnya.
Terakhir, dalam aspek tata kelola, Dody menegaskan pentingnya transparansi publik terkait laporan keuangan dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.
Ia juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana haji.
LDII berharap revisi UU ini dapat menghasilkan sistem pengelolaan dana haji yang lebih transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi jamaah haji di Indonesia.
